Jakarta, 13 November 2026 – Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) menjadi salah satu narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Transformasi Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa melalui Pembelajaran Digital Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa di Malang, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, secara online.

Kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan dan rekomendasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk menyempurnakan model pembelajaran digital melalui Learning Management System (LMS) Pamong Desa. Pembahasan difokuskan pada pemerataan akses, penguatan kompetensi aparatur desa, serta pengembangan sistem pembelajaran yang adaptif dan berkelanjutan, khususnya bagi desa di daerah tertinggal.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen PPDT menyoroti pentingnya pemerataan akses dan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa di daerah tertinggal melalui pembelajaran digital yang berkelanjutan. Menurutnya, pemerataan tidak berarti memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh desa, melainkan menyesuaikan pendekatan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Terdapat tiga kesenjangan utama yang perlu diatasi, yaitu kesenjangan infrastruktur digital, kapabilitas aparatur, dan relevansi materi pembelajaran. Untuk menjawab tantangan tersebut, disampaikan tiga strategi utama, yakni pendekatan afirmatif dengan memprioritaskan desa tertinggal, pembelajaran adaptif melalui kombinasi daring, luring, dan pendampingan, serta pengembangan kompetensi secara berjenjang mulai dari literasi digital dasar hingga kepemimpinan dan inovasi desa.

Lebih lanjut, Kemendes PDT mendorong kolaborasi konkret dalam pengembangan LMS Pamong Desa melalui penyediaan data desa sebagai dasar penyusunan kurikulum, optimalisasi tenaga pendamping sebagai fasilitator pembelajaran, pengembangan materi yang kontekstual dengan kebutuhan daerah tertinggal, serta penguatan keberlanjutan pembelajaran melalui dukungan pendanaan dan perangkat.

FGD ini juga menghadirkan Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ., Guru Besar Universitas Indonesia, yang membahas transformasi pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan desa melalui model pembelajaran digital yang adaptif dan berdampak, serta Dr. A. Damenta, Mag.rer.publ., CGCAE, Inspektur Utama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, yang menyampaikan materi mengenai penguatan integritas dan kolaborasi penggerak lini lapangan dengan Posyandu.

Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Dr. Bernhard E. Rondonuwu, dan diikuti oleh jajaran Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, pemerintah daerah dari wilayah kerja Balai Pemdes Malang, perwakilan aparatur pemerintahan desa, serta tim efektif Proyek Perubahan Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II.

Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi lintas sektor dalam mewujudkan LMS Pamong Desa yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga pengembangan kapasitas aparatur desa dapat menjangkau hingga wilayah tertinggal dan tidak meninggalkan desa dengan keterbatasan akses digital.