Forum Transportasi Perdesaan dan Daerah Tertinggal Bersama  MTI : Dorong Kolaborasi Lintas Sektor terkait Kebutuhan Transportasi 

Jakarta, 19 Oktober 2026 — Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal melaksanakan Forum Transportasi Perdesaan dan Daerah Tertinggal Tahun 2026 bersama Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Forum berlangsung secara hybrid dengan 85 peserta luring serta partisipasi daring dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini mendorong kolaborasi lintas sektor agar kebutuhan transportasi memperoleh perhatian lebih besar dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dalam sambutan pembukaan, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal menegaskan bahwa transportasi memiliki peran strategis dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Penguatan transportasi perlu disertai pembenahan mata rantai distribusi yang menghubungkan petani, nelayan, dan UMKM desa dengan pasar. Pengumpulan hasil produksi, konsolidasi muatan, penyimpanan, rantai dingin, serta informasi pasar menjadi elemen penting agar layanan transportasi lebih efisien dan mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Mengangkat tema “Dari Konektivitas Menuju Aksesibilitas: Strategi Kolaborasi Lintas Sektor untuk Akselerasi Penguatan Transportasi Perdesaan dan Daerah Tertinggal”, forum menyoroti masih adanya 19.680 desa atau sekitar 26,28 persen desa di Indonesia yang belum memiliki layanan transportasi publik berdasarkan data Potensi Desa 2024 yang menjadi acuan pembahasan. Kondisi ini menegaskan perlunya pembangunan infrastruktur yang disertai penyediaan layanan angkutan yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat.

Pembahasan bersama Bappenas, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Perhubungan, dan BRIN menekankan perencanaan transportasi berdasarkan kebutuhan serta karakteristik wilayah. Integrasi angkutan darat, sungai, penyeberangan, laut, dan udara diperlukan untuk menghubungkan permukiman, fasilitas pelayanan dasar, sentra produksi, dan pasar. Penguatan basis data bersama, penyelarasan lokasi prioritas, serta pembagian peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa menjadi fondasi untuk mewujudkan layanan yang tepat sasaran.

Forum turut membahas keberlanjutan pembiayaan dan operasional angkutan perdesaan, termasuk dukungan pemerintah daerah, keterlibatan operator, serta peluang sinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih dan BUM Desa. Pengembangan angkutan pelajar, layanan penumpang dan logistik yang terintegrasi, serta alternatif kendaraan listrik menjadi sejumlah pendekatan yang dapat dikaji sesuai kondisi setempat. Setiap inovasi perlu mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, sumber energi, biaya operasional, dan kemampuan masyarakat agar layanan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sebagai arah tindak lanjut, forum menghimpun rumusan rekomendasi yang masih terbuka untuk penyempurnaan, meliputi integrasi kebijakan, perencanaan dan penganggaran, penguatan data serta kelembagaan, pengembangan model layanan adaptif, dan pendanaan berkelanjutan. Rekomendasi tersebut juga mendorong percepatan proyek percontohan transportasi perdesaan di daerah tertinggal serta penguatan koordinasi lintas sektor. Hasil forum diharapkan menjadi bahan penyusunan kebijakan dan program bersama untuk memperluas akses pelayanan dasar, memperlancar distribusi hasil produksi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

#PPDTBerdampak
#PPSPCeria
#THS