JAKARTA, 2 Februari 2026 – Kementerian Desa PDT menerima kunjungan kerja strategis dari Pemerintah Kabupaten Supiori, Provinsi Papua. Wakil Bupati Supiori, Sahrul Hasanudin Nunsi, disambut langsung oleh Wakil Menteri Desa PDT, Ahmad Riza Patria. Kunjungan ini bertujuan untuk menyelaraskan program percepatan pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia-Palau dan mengoptimalkan potensi sumber daya laut sebagai motor penggerak ekonomi desa.

Dalam menerima Kunjungan tersebut hadir juga beberapa pejabat Kemendes PDT baik Eselon I maupun Eselon II, diantaranya Sekretaris Jenderal, Taufik Madjid, dan Direktur PRP PPDT, Adi Prasetiya.

Wakil Bupati Supiori, Sahrul Hasanudin Nunsi, dalam paparannya menyampaikan bahwa sebagai kabupaten kepulauan yang berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik, Supiori memiliki tantangan geografis yang unik namun menyimpan potensi ekonomi biru yang luar biasa.

"Kami hadir untuk menyampaikan kondisi nyata di lapangan, mulai dari tingkat kemiskinan yang masih di angka 42,56%, keterbatasan infrastruktur dasar seperti listrik dan air bersih, hingga tantangan konektivitas antar pulau. Namun, kami optimis melalui sinergi dengan kementerian, Supiori bisa segera keluar dari status daerah tertinggal sebelum tahun 2029," ujar Wakil Bupati.

Dalam kunjungan tersebut, Pemkab Supiori memaparkan peta jalan pengembangan daerah yang terintegrasi, yang mencakup:
•    Penguatan BUM Desa & Koperasi Nelayan Merah Putih: Membangun ekosistem ekonomi produktif untuk mengelola potensi perikanan (tuna, cakalang, lobster) agar memiliki akses pasar yang lebih luas.
•    Dukungan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG): Mengembangkan klaster peternakan unggas dan pertanian lokal di tiap distrik agar kebutuhan pangan program strategis nasional ini dapat dipasok sepenuhnya dari hasil bumi desa di Supiori.
•    Konektivitas Wilayah: Rehabilitasi Pelabuhan Yenggarbun dan pengadaan armada transportasi laut (speedboat) untuk mempercepat alur distribusi logistik di wilayah 3T.
•    Penanganan Stunting & Perumahan: Perbaikan sanitasi dan pembangunan rumah layak huni untuk menurunkan angka stunting yang saat ini masih berada di kisaran 29%.

Menanggapi paparan tersebut, Wakil Menteri Desa PDT, Ahmad Riza Patria menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan di Papua, khususnya di wilayah kepulauan seperti Supiori. Beliau menekankan pentingnya identifikasi potensi spesifik di setiap desa agar intervensi yang diberikan tepat sasaran.

"Masalah utama di desa biasanya berkisar pada SDM, infrastruktur, dan pembiayaan. Kami mendorong Pemkab Supiori untuk fokus pada pengembangan BUM Desa yang berbasis potensi lokal. Saat ini, terdapat peluang melalui dukungan World Bank yang dapat diakses oleh desa-desa melalui pengajuan proposal konsep yang matang," ungkap Wakil Menteri Desa PDT dalam diskusi tersebut.

Kementerian Desa juga memberikan catatan penting mengenai perputaran uang di daerah. Melalui program MBG dan penguatan koperasi, diharapkan kebutuhan pangan di Supiori tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar daerah, sehingga dana pemerintah dapat berputar dan menyejahterakan masyarakat desa setempat.

Pemkab Supiori telah memetakan kebutuhan anggaran dan koordinasi lintas kementerian, mulai dari Kemenhub untuk dermaga, Kementerian PUPR untuk jalan strategis, hingga Kemenparekraf untuk pengembangan destinasi wisata bahari Triangle of Paradise.

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel guna memastikan seluruh bantuan dan program pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di pelosok Papua.