Manokwari Selatan, 5–7 Mei 2026 — Bupati Manokwari Selatan, Bernard Mandacan, menerima kunjungan Field Mission Program Indonesia Food Systems and Infrastructure for Villages in Disadvantaged Areas (IFSIV) di Papua Barat yang dipimpin langsung oleh Dr. Dimposma Sihombing, S.Sos., M.A.P., selaku Direktur Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal, bersama tim dari Ditjen PPDT dan International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan persiapan implementasi Program IFSIV yang difokuskan pada penguatan sistem pangan lokal, peningkatan layanan dasar, serta pembangunan infrastruktur desa di daerah tertinggal dan sangat tertinggal.

Pelaksanaan Field Mission di Provinsi Papua Barat mencakup tiga wilayah sasaran, yaitu Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Teluk Bintuni. Kegiatan dilakukan melalui rangkaian workshop, diskusi bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, serta kunjungan lapangan langsung ke kampung-kampung klaster prioritas.

1) Workshop dan Diskusi di Bappeda Provinsi Papua Barat
Kegiatan diawali melalui workshop dan diskusi di Kantor Bappeda Provinsi Papua Barat yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten Teluk Wondama, OPD terkait seperti Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas UMKM, pemerintah distrik, lembaga keuangan, offtaker, kepala desa, BUMDes/koperasi, kelompok petani dan nelayan, serta organisasi masyarakat sipil.
Dalam diskusi tersebut, tim melakukan penggalian informasi terkait kondisi sistem pangan lokal, pola konsumsi masyarakat, akses terhadap layanan dasar, kondisi air bersih dan sanitasi, potensi komoditas unggulan, kesiapan kelembagaan desa, hingga rantai distribusi dan pemasaran hasil produksi masyarakat.
Direktur PPSBK menyampaikan bahwa Program IFSIV dirancang bukan hanya untuk meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memperkuat keseluruhan sistem pangan desa secara berkelanjutan.
“Program ini tidak hanya berbicara tentang produksi pangan, tetapi bagaimana masyarakat memiliki akses terhadap pangan bergizi, layanan dasar yang memadai, serta memperoleh nilai ekonomi dari potensi lokal yang dimiliki desa.”
Lebih lanjut disampaikan bahwa pendekatan program akan dilakukan berbasis klaster dan potensi lokal wilayah, sehingga setiap desa dapat saling terhubung dalam rantai nilai pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

2) FGD Kampung Klaster dan Temuan Isu Sosial Budaya
Melalui kunjungan lapangan dan FGD di kampung-kampung klaster seperti Distrik Oransbari, Distrik Neney, dan Distrik Momiwaren, tim menemukan sejumlah isu sosial budaya yang menjadi perhatian dalam desain implementasi program.
Di antaranya masih kuatnya pola hidup meramu dan rendahnya penerimaan terhadap perubahan perilaku konsumsi pangan, sehingga pendekatan pendampingan berbasis contoh nyata antar masyarakat menjadi sangat penting. Peran tokoh adat dan tokoh agama dinilai lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku hidup sehat dan konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).
Tim juga mengidentifikasi pentingnya pengembangan local champion desa, penguatan kelembagaan masyarakat, serta dukungan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan lokal seperti perbengkelan, pengelolaan alat produksi, dan pengelolaan sarana air bersih.
Selain itu, ditemukan pula tantangan geografis dan distribusi logistik yang masih menjadi hambatan utama, termasuk keterbatasan transportasi, risiko hasil panen cepat rusak, serta perlunya penguatan supply chain dan infrastruktur penyimpanan pangan.

3) Kunjungan ke SPPG Oransbari dan Upaya Sinkronisasi Program Prioritas MBG
Tim juga mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Oransbari untuk melihat potensi integrasi hasil produksi pangan lokal masyarakat ke dalam dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari hasil diskusi, ditemukan peluang besar pengembangan rantai pasok pangan lokal, khususnya komoditas perikanan, sayuran lokal, dan hasil kebun masyarakat. Namun demikian, masih terdapat tantangan pada standar komoditas, distribusi, pengemasan, dan pola pengadaan pangan yang masih didominasi bahan pangan tertentu seperti beras.

Kegiatan Field Mission ini menjadi bagian penting dalam penyusunan desain program yang lebih tepat sasaran dan berbasis kondisi riil masyarakat di lapangan. Mengingat keterbatasan data sekunder di sejumlah wilayah Papua, pendekatan partisipatif dan penggalian informasi langsung menjadi langkah strategis dalam memastikan intervensi program dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, Kemendesa PDT bersama IFAD berharap dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra pembangunan dalam mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui sistem pangan lokal yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi desa.