100%
Daerah Tertinggal
JAKARTA – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) terus memperkuat upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui pendekatan yang semakin terintegrasi, berbasis data, potensi lokal, dan karakteristik wilayah.
Pada Senin (28/09/2026), dilaksanakan rapat koordinasi di Ruang Rapat Direktur Jenderal PPDT yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal PPDT, Bapak Drs. Samsul Widodo, MA. Rapat turut dihadiri oleh Direktur PPSB&K, Bapak Dr. Dimposma Sihombing, S.Sos., M.AP., serta Direktur PSDAL, Ibu Fince Decima Hasibuan, S.STP., M.Si.
Pembahasan diarahkan pada penguatan model pembangunan yang lebih terukur, presisi, dan berkelanjutan melalui integrasi data perencanaan, potensi wilayah, teknologi adaptif, serta keterpaduan kebutuhan air, pangan, dan energi melalui Program SERASI Desa (Sistem Integrasi Air, Pangan, dan Energi).
Poin utama yang dibahas meliputi penguatan local champion dan kelompok masyarakat dalam mendukung pengembangan potensi lokal; penyediaan pilihan teknologi adaptif untuk air bersih, energi/listrik terbarukan, dan irigasi produktif; serta penguatan perencanaan berbasis data hingga tingkat desa.
Penguatan SIPPPDT dan dashboard pembangunan juga menjadi bagian penting dalam pembahasan, dengan arah pengembangan yang memungkinkan data ditelusuri secara drill-down dari tingkat agregat hingga desa dan lokasi intervensi, sehingga dapat mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
Selain itu, dibahas pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung analisis kebutuhan, penyusunan skenario pembangunan, perencanaan anggaran, serta simulasi dan proyeksi dampak pembangunan dalam jangka menengah hingga lima tahun.
Pendekatan klaster dan penguatan konektivitas antardesa juga menjadi bagian dari pembahasan, termasuk pengembangan model yang dapat memperkuat keterhubungan potensi wilayah, rantai nilai, dan jaringan logistik lokal.
Melalui pendekatan terpadu tersebut, data, kebutuhan, potensi wilayah, teknologi, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring, hasil, dan proyeksi dampak diharapkan dapat terhubung dalam satu kerangka pembangunan untuk mendukung daerah tertinggal yang semakin mandiri, adaptif, dan berkelanjutan.